Pengangguran terdidik kembali mendapat sorotan. Ini karena sejak tahun 2006 hingga 2009 jumlah penganggur lulusan universitas merangkak naik. Tahun 2006 jumlah penganggur lulusan universitas 375,600 orang; tahun 2007: 409,900; tahun 2008: 626,200; dan tahun 2009: 626,600 (Media Indonesia, 20-8-2009).

Dalam pandangan nalar sederhana, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau pendapatan lebih. Artinya, seseorang yang menempuh pendidikan tingkat tinggi (universitas) secara teoritis akan mudah mendapatkan pekerjaan atau pendapatan lebih ketimbang seseorang yang mempunyai pendidikan di bawahnya atau orang yang tidak berpendidikan.

Untuk memperkuat nalar di atas, penulis ingin menunjukkan sebuah hasil penelitian di Amerika Serikat (AS) dan Indonesia (tahun 1992) tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap jumlah pendapatan. Menurut hasil penelitian tersebut, penghasilan seorang yang berpendidikan Doktor, penghasilan rata-rata per tahun sebesar 55 juta dollar; Master 40 juta dollar; dan Sarjana 33 juta dollar.

Struktur semacam ini ternyata juga terjadi di Indonesia. Rata-rata, pendapatan per tahun lulusan universitas 3,5 juta rupiah; akademi 3 juta rupiah; SLTA 1,9 juta rupiah dan SD hanya 1,1 juta rupiah (Mahfud, 2006).

Pendeknya, secara teoritis seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraannya. Namun demikian, fakta bahwa di Indonesia saat ini lulusan universitas semakin banyak yang menganggur telah menjungkirbalikkan nalar umum yang telah terbangun dalam masyarakat tersebut.

Apa yang Salah?

Lantas, kemudian muncul pertanyaan, apa yang salah dengan pengangguran terdidik ini? Untuk menjawab masalah ini, ada baiknya kita belajar dari kasus lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang justru banyak yang menganggur. Padahal, pemerintah telah men-create siswa yang duduk di sekolah kejuruan agar mempunyai keterampilan-keterampilan khusus. Harapannya, setelah lulus langsung siap kerja sebagaimana iklan-iklan yang sangat gencar dibuat oleh pemerintah (departemen pendidikan).

Akan tetapi, sebagaimana lulusan universitas, faktanya justru lulusan SMK menjadi penyumbang jumlah pengangguran tertinggi (khususnya pada tahun 2008). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2008, jumlah pengangguran terbuka tercatat sebanyak 9,39 juta orang (8,39%) dari total angkatan kerja sekitar 111,4 juta orang. Pengangguran terbuka didominasi lulusan SMK sebesar 17,26%; sekolah menengah atas 14,26%; perguruan tinggi 12,59%; lulusan sekolah menengah pertama 9,39%; dan lulusan sekolah dasar 4,57%.

Fakta bahwa lulusan SMK menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran tentu sangat menggelitik. Sebagaimana pengangguran lulusan universitas, ada apa dengan lulusan SMK? Selidik punya selidik, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Pertama, seorang lulusan SMK menjadi pilih-pilih terhadap pekerjaan. Mungkin karena mereka sudah mempunyai keahlian khusus (misal, bidang otomotif, elektronik, atau pertukangan), maka pekerjaan pun harus disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing. Sikap pilih-pilih inilah justru menjadi bumerang bagi lulusan SMK. Sebab, lapangan pekerjaan saat ini masih sempit dan tidak cukup untuk menampung lulusan SMK padahal setiap tahun lulusan SMK semakin bertambah seiring dengan gencarnya pemerintah mendorong sekolah model kejuruan.

Contoh, Fulan adalah seorang lulusan SMK jurusan otomotif. Sedangkan jumlah bengkel atau perusahaan yang berpotensi menampung keahlian Fulan sangat sedikit. Padahal sebagai lulusan SMK jurusan otomotif, Fulan hanya mempunyai keahlian di bidang otomotif. Maka ketika di kotanya atau di tempat lain ada peluang pekerjaan namun bukan dalam bidang keahliannya, Fulan tidak akan menyambut peluang tersebut. Sebab Fulan merasa itu bukan bidang keahliannya.

Kedua, mayoritas orang tua yang menyekolahkan anaknya di SMK adalah orang tua yang tergolong tidak mampu. Logikanya, orang tua yang tidak mampu tentu akan menyekolahkan anaknya di SMK. Sebab harapannya, setelah lulus SMK anaknya langsung siap kerja. Jika menyekolahkan anaknya di SLTA, ini tidak tepat karena anak tidak mempunyai keahlian tertentu sehingga tidak siap kerja. Malahan jika disekolahkan di SLTA, maka anak tersebut harus dikuliahkan ke perguruan tinggi, padahal orang tuanya tidak mampu.

Ketika lapangan pekerjaan sangat sempit, dan lulusan SMK bersikap pilih-pilih terhadap pekerjaan maka jalan satu-satunya adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah, di sinilah kendalanya: karena orang tua lulusan SMK mayoritas dalam golongan ekonomi tidak mampu, maka permodalan menjadi hambatan serius untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri. Inilah setidaknya yang menjadikan kenapa lulusan SMK menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran di Indonesia.

Mental dan Sistem

Fakta menggelikan yang terjadi pada lulusan SMK tampaknya dapat digunakan untuk menjawab kenapa pengangguran terdidik (lulusan universitas) semakin hari semakin merangkak naik. Yakni bahwa selain pengangguran terdidik punya mental yang pilih-pilih, sistem sosial yang ada dalam masyarakat tidak mampu mengimbangi melonjaknya anak bangsa yang semakin terdidik. Sistem yang dimaksud tentu saja adalah peluang pekerjaan yang semestinya diciptakan oleh pemerintah ataupun masyarakat sendiri.

Oleh karena itu, untuk menghadapi masalah ini setidaknya ada beberapa hal yang harus dilakukan.

Pertama, sistem pendidikan kita (tingkat SLTA atau Perguruan Tinggi) hendaknya mampu menciptakan mental anak didik yang tidak pilih-pilih terhadap pekerjaan. Berapa banyak sarjana kedokteran yang menjadi seniman; sarjana teknik yang menjadi pedagang; sarjana pendidikan yang menjadi penulis; atau sarjana hukum yang menjadi pengusaha. Artinya, fakta ganjil ini seharusnya dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi pengangguran terdidik.

Akan tetapi, merubah sikap pilih-pilih bukan berarti menafikan pentingnya dunia pendidikan menciptakan anak didik yang ahli dalam bidang tertentu. Keahlian dalam bidang-bidang tertentu sangat penting. Namun untuk mengantisipasi sempitnya lapangan pekerjaan, maka mental pilih-pilih tersebut harus dikikis.

Kedua, agar mampu menciptakan anak didik yang bersikap tidak pilih-pilih, dunia pendidikan sudah selayaknya mulai memperkenalkan dunia kewirausahaan. Dunia kewirausahaan ini tentunya tidak secara khusus hanya ada di universitas atau sekolah tertentu, tapi di semua institusi pendidikan. Sebab jiwa kewirausahaan sepertinya menjadi salah satu solusi yang sangat ampuh atas masalah pengangguran terdidik. Jiwa kewirausahaan akan mendorong seseorang untuk menciptakan lapangan pekerjaan, bukan menunggu peluang pekerjaan. Menghadapi lapangan pekerjaan yang makin sempit ini, jiwa kewirausahaan sangat mutlak dibutuhkan.

Ketiga, telah menjadi harga mati bahwa pemerintah wajib untuk menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas yang disesuaikan dengan out put dunia pendidikan saat ini. Hanya mendorong program padat karya seperti pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tentu tak relevan dengan out put dunia pendidikan yang mempunyai ragam keahlian. Peluang pekerjaan harus berkualitas, beragam dan disesuaikan dengan bidang keahlian dari out put dunia pendidikan kita.

Akhirnya, kita tahu bahwa yang salah dengan fenomena pengangguran terdidik adalah mental peserta didik dan sistem sosial yang kurang mendukung. Dengan mengetahui kesalahan ini semoga kita tidak menjumpai adanya pengangguran terdidik di masa-masa mendatang.

(* Miftachul Huda, Penulis Buku Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar (Yogyakarta,2009)